Berita  

Bulog Indramayu Gelontorkan 6,2 Juta Kilo Beras untuk 314 Ribu Keluarga Kurang Mampu

Bupati Indramayu Lucky Hakim didampingi Kepala Kantor Bulog Cabang Indramayu, Sri Wahyuni saat pembagian bantuan pangan kepada warga Desa Kalensari, Kecamatan Widasari. (13/3/2026) Foto : Panji Asmara/mediatrend

Mediatrend.id – INDRAMAYU – Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Bulog Cabang Indramayu mulai menyalurkan bantuan pangan alokasi Februari-Maret 2026 secara serentak.

‎Penyaluran ini dilakukan guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus menekan laju inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri.

Kepala Kantor Bulog Cabang Indramayu, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pada periode ini setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan yang dirapel untuk dua bulan sekaligus.

“Masing-masing penerima mendapatkan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Karena ini alokasi dua bulan, maka warga menerima total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng,” ujar Sri Wahyuni saat penyaluran di Desa Kalensari, Kecamatan Widasari. Jumat (13/3/2026).

Ia mencatat adanya peningkatan jumlah penerima dibanding periode sebelumnya. Secara total, terdapat 314.129 KPM di seluruh Kabupaten Indramayu dengan total volume logistik mencapai 6.282.580 kg beras dan 1.256.516 liter minyak goreng.

‎Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi langkah pemerintah pusat melalui Bapanas dalam membantu meringankan beban masyarakat Indramayu.

‎Menurutnya, bantuan ini adalah instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

“Tentu kami senang, karena Pemda tidak akan mampu menyelesaikan sendiri persoalan inflasi tanpa bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Ini adalah langkah antisipasi agar angka inflasi tidak melonjak tajam menjelang hari raya,” ungkap Bupati Lucky.

‎Kepala Desa Kalensari, Masroni, mengungkapkan adanya penurunan jumlah penerima di wilayahnya dari yang sebelumnya mencapai lebih dari 290 orang, kini menjadi 188 orang.

“Kami di desa sebatas pengusul, namun penentunya tetap ada di Dinas Sosial setelah proses verifikasi. Memang ada warga yang protes karena sebelumnya dapat, sekarang tidak,” jelas Masroni.

Lebih lanjut, Masroni menyampaikan pandangan menarik terkait bantuan sosial. Menurutnya, kesuksesan seorang Kepala Desa seharusnya diukur dari berkurangnya jumlah penerima bantuan di masa depan.

“Harapan saya ke depan jumlah penerima justru berkurang. Sebab, jika bantuan berkurang artinya masyarakat sudah semakin sejahtera dan ekonomi meningkat. Itu menjadi tanggung jawab saya sebagai kepala desa,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *