Mediatrend.id – CIREBON – Sikap tegas kembali disuarakan Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz, terkait rencana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Sukalila Selatan.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan turun langsung apabila pemerintah daerah maupun institusi terkait menjalankan penataan tanpa mengedepankan prinsip kemanusiaan, terutama terhadap para pedagang figura yang beraktivitas di sepanjang Jalan Sukalila.
Meski mendukung program pembangunan dan penataan kota, Prabu Diaz menekankan bahwa setiap langkah pemerintah harus tetap memperhatikan nasib masyarakat kecil.
Menurutnya, proses penataan tidak boleh meninggalkan nilai-nilai sosial dan keadilan bagi para pelaku UMKM yang menggantungkan hidup di lokasi tersebut.
“Pembangunan itu penting, tetapi jangan sampai hajat hidup masyarakat kecil dikorbankan. Pemerintah sedang gencar membina UMKM, jangan sampai kebijakannya justru mematikan mereka,” ujarnya, Jumat 21 November 2025.
Ia menyoroti proses normalisasi Sungai Sukalila yang dinilai berpotensi menimbulkan tindakan tidak humanis apabila dilakukan tanpa komunikasi yang jelas.
Penertiban sepihak, kata dia, dapat menimbulkan kesan bahwa pemerintah mengabaikan kondisi sosial para pedagang.
“Jangan sampai ada tindakan yang seperti mengkriminalisasi rakyat kecil. Dialog harus diutamakan. Mereka itu manusia, bukan objek yang bisa dipindahkan begitu saja,” tegasnya.
Prabu Diaz juga memperingatkan bahwa Laskar Agung Macan Ali tidak akan tinggal diam jika pemerintah mengambil langkah yang dianggap semena-mena.
Menurutnya, seluruh kebijakan harus sejalan dengan nilai leluhur yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas.
“Jika tetap ada tindakan yang tidak berperikemanusiaan, saya akan turun langsung. Jangan bertindak sewenang-wenang hanya karena memegang jabatan. Relokasi pun bukan hal sederhana, pedagang juga harus mengeluarkan biaya. Jadi jangan seenaknya mengambil keputusan,” pungkasnya.
